Berita

Egoisme Sektoral Jegal One Map Policy Peta Dasar Kaltim Ditarget Januari 2015, Kini Punya Situs Geoportal Samarinda – Kaltim ditarget punya peta dasar sebagai acuan tiap sektor mulai 2015 mendatang. Langkah ini diawali peluncuran program baru Pemprov Kaltim, One Data One Map. Namun demikian, realisasi hal tersebut masih diadang egoisme…

Selengkapnya

Rakor serta Bimbingan Teknis Penguatan Simpul Jaringan Regional Kalimantan Tahun 2018 dilaksanakan pada tanggal  24 – 25 April 2018 di Balikpapan. Berdasarkan laporan, paparan, dan masukan dari perwakilan BAPPEDA se-Kalimantan kepada BIG sebagai Pembina Simpul Jaringan, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah memerlukan Unit Pengelola…

Selengkapnya

One Data One Map merupakan implementasi dari kebijakan nasional yaitu One Map Policy. Kaltim merupakan provinsi pertama yang telah meluncurkan program one data one map. Program ini merupakan salah satu upaya untuk menyelesaian permasalahan yang dihadapi Kaltim saat ini yaitu persoalan tumpang tindih perijinan lahan. Bekerjasama dengan Badan Informasi Geospasial…

Selengkapnya

Komisi IV DPR RI melaporkan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Sulawesi Utara dan Kalimantan Timur kepada Rapat Paripurna DPR RI. “Komisi IV DPR RI dapat menyetujui permohonan Menteri Kehutanan atas usulanperubahan peruntukan kawasan hutan yang masuk katagori DPCLS, kata Wakil Ketua KomisiIV Firman Subagyo,…

Selengkapnya

Gubernur Launching Sistem One Data One Map SAMARINDA Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak mengatakan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan yang terintegrasi dan terukur dalam mencapai kinerja pemerintahan yang baik, diperlukan dukungan data dan peta yang valid serta selalu update. “Peran data sangat penting dalam menentukan perencanaan pembangunan dan pengambil…

Selengkapnya

Sindonews.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Kementerian ESDM, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar rapat koordinasi dan supervisi di kantor gubernuran. Rapat itu membahas soal bagaimana mengatasi kerugian negara akibat usaha pertambangan di daerah-daerah di Indonesia. Dugaannya, banyak sekali Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang tidak menyetorkan…

Selengkapnya