Sekilas Info

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2011 tentang informasi Geospasial, Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, dan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional, maka dalam rangka mewujudkan Kebijakan Satu Peta (KSP) di Indonesia, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur meng-inisiasi pembangunan Jaringan Informasi Geospasial Daerah (JIGD) yang diaplikasikan melalui penyelenggaraan One Data One Map. Pengembangan sistem One Data One Map dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Kalimantan Timur selaku Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan, dengan pendampingan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG). Sejak diresmikan tanggal 2 April 2014, Geoportal One Data One Map dapat diakses secara online melalui portal http://onedataonemap.kaltimprov.go.id.

Pada awalnya, pemanfaatan One Data One Map (Od-Map) lebih ditujukan untuk mencegah dan mengurangi terjadinya tumpang tindih perizinan. Sebagaimana diketahui, Kalimantan Timur merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki daya tarik investasi yang cukup tinggi, khususnya di sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan dan pertanian tanaman pangan, dimana izin-izin tersebut memiliki kaitan yang erat dengan pemanfaatan ruang. Penggunaan data dan informasi geospasial tematik (DG dan IGT) yang tidak mengacu pada satu referensi Informasi Geospasial Dasar (IGD) yang sama, menyebabkan tingginya potensi resiko tumpang tindih  (overlapping) areal perizinan, baik perizinan dalam sektor yang sama, maupun yang bersifat lintas sektor. Namun, seiring dengan berkembangnya isu Kebijakan Satu Peta di tingkat nasional, serta kebutuhan akan adanya satu referensi informasi geospasial yang akurat, mutakhir, terintegrasi, akuntabel, dinamis, handal, sahih, mudah diakses, dan berkelanjutan, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas Jaringan Informasi Geospasial Daerah One Data One Map (JIGD Od-Map).

Legalitas penyelenggaraan One Data One Map telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan One Data One Map yang disahkan pada tanggal 11 November 2016. Peraturan Gubernur ini secara umum mengatur hal-hal berkenaan dengan ruang lingkup, lima pilar penyelenggaraan One Data One Map, kerjasama, pembinaan, dan lain-lain. Selain itu, sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah terhadap keberlanjutan program ini, maka One Data One Map juga telah dituangkan dalam dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 dan Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018, dengan visi “Satu Referensi Peta Untuk Kaltim Maju 2018”. Selanjutnya, agar pengembangan penyelenggaraan One Data One Map berjalan lebih optimal dan efektif, selambatnya pada bulan Januari 2017 (bersamaan dengan penyesuaian Organisasi Perangkat daerah berdasarkan PP 18 tahun 2016) akan dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan Pusat Data dan Informasi, dibawah Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, yang secara khusus memiliki tugas pokok dan fungsi dalam mengelola sistem One Data One Map.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Unit Pengelolaand dan Penyebarluasan yang bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pengamanan, dan pemutakhiran, pertukaran dan penyebarluasan DG dan IGT, Bappeda Provinsi Kalimantan Timur terus berinovasi meningkatkan Infrastruktur Informasi Geospasial (IIG) melalui pendekatan 5 (lima) pilar, yaitu : Kebijakan, Kelembagaan, Infrastruktur dan Teknologi, Standarisasi, dan Sumber Daya Manusia.

Sampai dengan November 2016, telah diproduksi 101 Informasi Geospasial Tematik yang telah terstandarisasi berdasarkan Katalog Unsur Geografi Indonesia (KUGI) yang ditetapkan melalui Peraturan Kepala BIG Nomor 12 dan 13 Tahun 2013, baik secara struktur data maupun metadata. 101 IGT tersebut antara lain : batas administrasi, tutupan lahan, jaringan jalan, infrastruktur sumber daya air, permukiman, kawasan lindung geologi, rencana kawasan hutan, rencana peruntukkan kawasan perkebunan, rencana peruntukkan kawasan pertambangan, rencana peruntukkan kawasan pertanian, dan lain-lain. Kedepannya, kualitas publikasi dan fungsi berbagi-pakai Infromasi Geospasial Tematik yang ada di dalam sistem One Data One Map akan ditingkatkan untuk dimanfaatkan dalam pelayanan publik.

Sebagai bentuk apresiasi pemerintah pusat terhadap upaya penyelenggaraan One Data One Map, Provinsi Kalimantan Timur telah mendapatkan beberapa penghargaan dari Badan Informasi Geospasial (BIG), yaitu :

  • Pada tahun 2014, One Data One Map mendapatkan penghargaan sebagai pembangunan Jaringan Informasi Geospasial (JIG) Favorit Nasional.
  • Pada tahun 2015, One Data One Map mendapatkan penghargaan sebagai Nominasi Simpul Jaringan Informasi Geospasial (JIG) Terbaik Nasional.
  • Pada tahun 2016, One Data One Map meraih Bhumandala Award sebagai Terbaik 1 Penyelenggara Simpul Jaringan Informasi Geospasial kategori pemerintah provinsi.

Upaya pengembangan kebijakan One Map Policy di Kalimantan Timur melalui penyelenggaraan One Data One Map tidak hanya sampai di tingkat provinsi, namun juga hingga pada tingkat kabupaten/kota. Hal ini terbukti dengan diraihnya penghargaan Bhumandala Award oleh Kota Bontang dan Kota Balikpapan sebagai pelaksana Simpul Jaringan Informasi Geospasial kabupaten/kota Terbaik 4 dan Terbaik 5. Hal ini menjadi bukti berhasilnya pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota.

Share halaman ini :