Rapat Pembahasan Instruksi Gubernur tentang Pemanfaatan One Data One Map

Kebutuhan akan adanya sistem yang mampu mengintegrasikan seluruh data dan informasi bersifat sangat mendesak. Penyediaan data yang akurat, informatif dan dapat diakses dengan mudah oleh seluruh lapisan masyarakat menjadi syarat utama dalam perencanaan pembangunan kedepan. Untuk itu, diperlukan sebuah instutusi yang ditunjuk sebagai koordinator dan penanggung jawab dalam pengelolaan data. Hal tersebut menjadi topik utama dalam rapat pembahasan Instruksi Gubernur Nomor 188.54/4889/B.PPW-Bapp/2014 tentang Pemanfaatan Sistem One Data One Map yang diselenggarakan pada hari Rabu, 23 Juli 2014 di Ruang Rapat  Heart of Borneo Kantor Gubernur Kalimantan Timur.

Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur selaku pimpinan rapat menegaskan bahwa dalam menyelenggarakan One Data One Map, seluruh ego sektoral dari SKPD harus ditanggalkan. Mindset utama yang harus ditekankan adalah manfaat yang ditimbulkan dari ketersediaan data untuk bersama. "Untuk mewujudkan satu data satu peta, mutlak dibutuhkan kerjasama antar instansi pemerintahan, tidak hanya lintas sektoral antar SKPD namun juga dengan instansi vertikal, khususnya dengan BPS" ujar Rusmadi. Sistem One Data One Map yang ada saat ini dinilai telah mampu memberikan informasi secara baik bagi para pengguna, khususnya dalam bentuk spasial. "Niat dan Tekad yang kuat dari Tim One Data One Map telah menunjukan bahwa hal mendasar itulah yang sebenarnya paling penting dalam membangun sebuah inovasi, selebihnya kapasitas dan kapabilitas yang diperlukan. Untuk itu saya mengajak kepada SKPD yang berkepentingan dan berkompeten untuk dapat bersama-sama membantu sistem ini untuk terus berkembang" ajak Rusmadi.

Kemampuan yang dimiliki oleh sistem one data one map, menjadikan sistem tersebut sebagai cikal bakal lahirnya Jaringan Informasi Geospasial Daerah sesuai amanah UU Nomor 4 tahun 2014. Sebagai langkah awal, bapak Gubernur menginginkan agar one data one map dapat berperan sebagai salah satu alat yang dapat mengidentifikasi dan memberikan informasi mengenai terjadinya tumpang tindih perizinan pemanfaatan lahan. Untuk dapat melaksanakan hal tersebut, tim one data one map membutuhkan supply data dari masing-masing SKPD terkait. Hal inilah yang ditekankan oleh Plt. Sekda Prov. Kaltim untuk dapat segera ditindaklanjuti. "Sosialisasi, pemberian pemahaman, dan transfer knowledge antar SKPD dan stakeholders lainnya mengenai pentingnya posisi one data one map dalam proses pembangunan juga perlu untuk terus kita lakukan" tambah Rusmadi. Selain itu, forum juga berpendapat bahwa percepatan pembentukan kelembagaan one data one map dalam bentuk Peraturan Gubernur dan Peraturan Daerah juga mendesak untuk segera dilaksanakan.

Pada kesempatan tersebut juga hadir Kepala BPS Provinsi Kalimantan Timur, Staf Ahli Gubernur, Kepala BPPMD, Karo Bangda, Karo Perbatasan, Kepala Balitbangda, dan unsur SKPD lainnya. Seluruh hadirin secara umum memberikan apresiasi terhadap capaian sistem one data one map dan berharap agar sistem ini secara konsisten dapat berkembang. Sebagai tindak lanjut pada awal September 2014 ini akan mulai dilaksanakan Rapat Forum Data sebagai wadah pengumpulan, verifikasi, dan sinkronisasi data yang bakal di upload melalui sistem one data one map. (ara)

Sharing berita ini:

Berita Lainnya