Rapat Koordinasi tentang Kebijakan Satu Peta Indonesia

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi tentang Kebijakan Satu Peta Indonesia dilaksanakan di RR. Mentawai Lt.2, Hotel Ibis Tamarin, Jl.KH. Wachid Hasyim No. 77, Gondangdia, Sabang, Jakarta Pusat, Tanggal 14-15 Agustus 2014. Acara ini diselenggarakan oleh Kementerian Dalam  Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah dalam rangka mendukung Kebijakan Satu Peta Indonesia (One Map Policy), dan melaksanakan Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN).

Dalam Rapat Koordinasi tentang Kebijakan Satu Peta Indonesia dihasilkan beberapa kesepakatan, yaitu :

  1. Kemendagri, BIG dan Pemerintah Provinsi akan terus bekerjasama dalam upaya penyusunan dan pemanfaatan satu peta
  2. Kemendagri akan memfasilitasi pemerintah daerah untuk memperkuat pengelolaan simpul jaringan di daerah dari sisi kelembagaan dan sumber daya manusia (tenaga pengelolaan data spasial)
  3. BIG akan meningkatkan pendampingan, pembinaan dan pengawasan terhadap simpul jaringan daerah pada aspek pengelolaan geoportal serta pemanfaatan data dan informasi geospasial
  4. Dalam mendukung pelaksanaan kebijakan satu peta, Pemerintah Provinsi akan segera membentuk simpul jaringan daerah dengan mengoptimalkan peranan lembaga terkait
  5. Pemerintah Provinsi akan terus mengoptimalkan pengelolaan geoportal dan simpul jaringan di daerah dari sisi kelembagaan, kebijakan, infrastruktur, sumber daya manusia dan informasi geospasial
  6. Seluruh pihak sepakat untuk melaksanakan sinkronisasi dan integrasi data spasial minimal rencana tata ruang wilayah dan data pendukungnya, paling lambat pada bulan September 2014.

Adapun perserta rapat Koordinasi tentang Kebijakan Satu Peta Indonesia ialah terdiri dari unsur Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah,LAPAN, UKP-PPP, BP REDD+, Kementerian PU Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Kementerian Kehutanan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, BPN, BIG, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan Kementerian Pertanian, serta 5 Instansi Daerah di Provinsi yaitu : Bappeda Provinsi Riau, Bappeda Bappeda Provinsi jambi, Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah, Bappeda Provinsi Kalimantan Timur.

Sharing berita ini:

Berita Lainnya