Rakornas Informasi Geospasial

Pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 telah dilaksanakan Rakornas Informasi Geospasial bertempat di Hotel Borobudur Jakarta. Bappeda Provinsi Kalimantan Timur selaku pengelola Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah mendapat undangan untuk mengikuti pameran yang diselenggarakan dalam rangka Rakornas Informasi Geospasial. Stan pameran Provinsi Kalimantan Timur mendapat kunjungan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bapak Darmin Nasution dan pejabat dari kementerian lainnya serta tamu undangan Rakornas Informasi Geospasial dari berbagai Provinsi di Indonesia.

Rakornas dibuka oleh Menko Perekonomian Bapak Darmin Nasution dan ditutup oleh Menteri ATR/Kepala BPN Bapak Ferry Mursyidan Baldan. Rakornas dibagi menjadi tiga working group yang masing-masing menghasilkan kesepakatan sebagai berikut:

  • Kesepakatan Khusus Working Group 1 – Kompilasi IGT
  1. Kompilasi IGT merupakan kegiatan pengumpulan IGT dari K/L selaku penyedia IGT untuk mengimplementasikan KSP.
  2. Kompilasi IGT dimaksudkan untuk mengumpulkan IGT dari K/L agar dapat dilakukan proses integrasi dan sinkronisasi.
  3. Kompilasi IGT dilakukan dalam 3 tahap, yaitu pengumpulan IGT, penyerahan IGT, dan penyimpanan IGT.
  4. Total tema yang harus dikompilasi sebanyak 85 tema. Sekretariat KSP akan mengkonfirmasi seluruh tema ke K/L dan rencana aksi pemenuhannya per tahun. Untuk tahun 2016 ditargetkan 17 tema, namun baru terkumpul 11 tema.
  5. IGT yang sudah terkumpul pada huruf e berasal dari 12 K/L. Sementara itu, sebanyak 7 K/L belum menyerahkan data IGT. Bagi K/L yang belum menyerahkan, dapat menyerahkan sebelum berlangsungnya Rakornas IG Tahun 2016.
  6. Sebagian K/L pada TA 2016 belum menyediakan IGT baru. Satgas-1 KSP meminta K/L merealokasi anggaran TA 2016 untuk penyediaan data IGT baru dimaksud.
  7. K/L yang mempunyai IGT baru namun tidak termasuk tema IGT seperti tercantum di dalam Rencana Aksi KSP, maka K/L agar tetap menyampaikannya kepada sekretariat KSP.
  8. Program kompilasi sudah terkumpul 12 K/L dengan berbagai skala (1:1.000.000, 1:250.000, 1:100.000, 1:50.000 dan 1:25.000) dan berbagai macam tahun pembuatan peta (terlampir 1), dan ditindaklanjuti dengan 3 K/L sudah siap menyerahkan dalam waktu dekat.
  9. Progres Penajaman Renaksi sudah terkumpul 13 K/L dari 19 K/L dengan skala 1:1.000.000, 1:100.000, 1:250.000, 1:50.000. Semua hasil kegiatan akan diserahkan paling lambat pada akhir tahun 2016 (B12) (terlampir 2)
  10. Progres kompilasi sesudah Pra Rakornas K/L memberikan respon positif, terbukti ada tambahan dari 6 K/L menjadi 12 K/L yang menyerahkan data tematik. Sedangkan progres penajaman renaksi masih sama sebanyak 13 K/L.

 

  • Kesepakatan Khusus Working Group 2 – Integrasi IGT
  1. Integrasi IGT merupakan kegiatan penyelarasan IGT terhadap IGD dan standar.
  2. Integrasi IGT dimaksudkan untuk memastikan kualitas IGT dari K/L sesuai dengan IGD dan standar.
  3. Integrasi IGT dilakukan melalui 2 tahap yaitu verifikasi dan koreksi
  1. Verifikasi IGT
  1. Verifikasi IGT dilakukan oleh Satgas-1. Hasil verifikasi IGT adalah rekomendasi Satgas-1 apakah IGT dapat dilanjutkan ke tahap sinkronisasi atau harus dilakukan proses koreksi.
  2. Materi yang diverifikasi meliputi data dan metadata, dengan ketentuan sebagai berikut.
  3. Verifikasi ditekankan pada aspek geometri, meliputi:
  1. Datum dan Sistem Koordinat.
  2. Ketelitian geometri IGT terhadap IGD.
  1. Berita acara hasil verifikasi harus dibuat dengan jelas untuk keperluan tindak lanjut.
  1. Koreksi dilakukan oleh K/L penyedia IGT
  1. Usia data IGT diatur sebagai berikut
  1. Jika IGT lebih lama daripada IGD yang dijadikan acuan, akan dilakukan koreksi dengan mengacu pada IGD.
  2. Jika IGT lebih baru daripada IGD yang dijadikan acuan, akan dilakukan perbandingan terhadap data lain, untuk kemudian diputuskan data mana yang akan diacu.
  3. K/L dapat melakukan pembuatan unsur IGD baru dengan supervisi dan approval dari BIG. Unsur IGD yang baru tersebut harus disampaikan juga kepada K/L lain.
  1. Skala data IGT diatur ebagai berikut
  1. IGT yang mempunyai skala lebih kecil dari 1:50.000 tetap dilakukan verifikasi, tetapi tetap disimpan dalam skala aslinya (tidak dipaksakan untuk dijadikan 1:50.000)
  2. IGT yang mempunyai skala lebih besar dari 1:50.000 harus diputuskan apakah dilakukan generalisasi menjadi 1:50.000 atau tetap disimpan dalam skala aslinya
  1. Jika peta rupabumi tidak tersedia, maka sumber data IGD yang dapat digunakan sebagai acuan dalam proses verifikasi IGT adalah
  1. Citra SPOT 6-7 orthosistematis dari LAPAN
  2. Peta dasar pertanahan dari Kementerian ATR/BPN
  1. Diperlukan pedoman teknis terkait proses integrasi yang lebih operasional untuk melengkapi dokumen Draft Peraturan Kepala BIG terkait Pedoman Teknis Kompilasi, Integrasi dan Sinkronisasi IGT.
  2. Diperlukan payung hukum atau peraturan untuk mengantisipasi perubahan peta akibat proses integrasi khususnya pada peta-peta perizinan yang berimplikasi hukum.
  3. Diperlukan koordinasi lebih lanjut antar BIG dan Dishidros terkait proses integrasi pada peta-peta pesisir dan kelautan.
  4. Berkaitan dengan batas wilayah administrasi provinsi, kabupaten/kota serta desa diperlukan klasifikasi status level batas wilayah administrasi yang terdiri dari level batas definitif, level batas hasil proses kesepakatan (belum ada payung hukum) dan level batas indikatif.

 

  • Kesepakatan Khusus Working Group 3 – Sinkronisasi IGT
  1. Sinkronisasi IGT adalah kegiatan penyelarasan antar beberapa IGT.
  2. Sinkronisasi IGT dimaksudkan untuk mencegah duplikasi informasi, seperti konflik penggunaan lahan dan konflik perizinan.
  3. Sinkronisasi IGT dilakukan melalui 4 tahap yaitu identifikasi IGT, identifikasi konflik, koreksi dan kontrol kualitas.
  4. Alur kerja sinkronisasi perlu untuk disusun dan diperinci disertai dengan penjelasan definisi yang lebih tajam agar dapat mencakup semua pekerjaan dalam penyelesaian proses sinkronisasi.
  5. Dokumen teknis agar disusun untuk menjawab permasalahan jangka panjang. Untuk itu perlu adanya penjabaran yang lebih detail dengan penggunaan narasi yang tepat.
  6. Dalam sinkronisasi IGT, isu tumpang tindih penggunaan lahan (konflik kepentingan antarsektor) lebih menonjol, maka rumusan tentang tumpang tindih penggunaan lahan perlu dibakukan.
  7. Proses sinkronisasi IGT merupakan penyelarasan IGT. Jika IGT belum sinkron, maka dilakukan kajian yang komprehensif terhadap seluruh aspek (ekonomi, sosial, budaya, tata ruang, hukum, lingkungan, dll.) dan penetapannya dilakukan secara berjenjang (mulai dari tingkat Walidata/Eselon II, Eselon I, Menteri/Kepala LPNK, Menteri Koordinator Bidang, sampai dengan Presiden).
  8. Mekanisme pengamanan IGT strategis perlu ditetapkan, mengingat keberadaannya tidak dapat disamakan dengan IGT pada umumnya.
  9. Hasil sinkronisasi IGT merupakan produk akhir dari KSP, dan kemudian dapat dimanfaatkan bersama oleh K/L melalui media geoportal BIG (Ina-Geoportal).

Sharing berita ini:

Berita Lainnya

Rakornas Informasi Geospasial

Pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 telah dilaksanakan Rakornas Informasi Geospasial bertempat di Hotel Borobudur Jakarta. Bappeda Provinsi…