Rakor Simpul Jaringan Regional Kalimantan 2018

Rakor serta Bimbingan Teknis Penguatan Simpul Jaringan Regional Kalimantan Tahun 2018 dilaksanakan pada tanggal  24 – 25 April 2018 di Balikpapan. Berdasarkan laporan, paparan, dan masukan dari perwakilan BAPPEDA se-Kalimantan kepada BIG sebagai Pembina Simpul Jaringan, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah memerlukan Unit Pengelola Teknis Informasi Geospasial (UPT IG) Daerah sebagai unit khusus dalam mengelola informasi geospasial untuk perencanaan dan pemantauan pembangunan daerah. Namun, Pemerintah Daerah mengalami kesulitan membentuk UPT IG Daerah karena tidak diperbolehkan dalam regulasi turunan UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Perwakilan Pemerintah Daerah telah menyampaikan tantangan koordinasi, infrastruktur, dan kapasitas SDM di Pemerintah Daerah tanpa adanya UPT IG Daerah.

 Dalam Rapat Kabinet Terbatas pada Tanggal 5 Februari 2018, Presiden Joko Widodo kembali menyatakan bahwa tumpang tindih peta dan perizinan telah menimbulkan konflik dan mengakibatkan sengketa, sehingga menghambat laju perekonomian di daerah. Presiden yakin Kebijakan Satu Peta (KSP) yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2016 akan mempermudah penyelesaian konflik yang timbul akibat tumpang tindih, pemanfaatan lahan, serta juga membantu penyelesaian batas daerah di seluruh tanah air. Oleh karena itu, keterlibatan Pemerintah Dearah menjadi kunci dalam kesuksesan percepatan KSP, terutama dalam penyiapan kelembagaan simpul jaringan dan geoportal daerah dalam pengelolaan data spasial.

 Pemerintah menargetkan seluruh Informasi Geospasial Tematik (IGT) Nasional terintegrasi dan terbagi-pakai melalui Geoportal Nasional yang terhubung ke Geoportal Daerah di 34 provinsi pada Bulan Agustus 2018. Untuk mencapai target tersebut, Menteri Dalam Negeri menetapkan Surat Edaran No. 503/685A/SJ Tanggal 2 Februari 2018 tentang Penyiapan Infrastruktur dan Jaringan untuk KSP bagi Pemerintah Dearah. Dalam surat edaran tersebut Gubernur diwajibkan untuk menunjuk Unit Teknis OPD sebagai Simpul Jaringan dalam rangka pembangunan Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) sesuai Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2014.

 Untuk itu, BIG dan Perwakilan BAPPEDA se-Kalimantan sepakat untuk :

  1. Menyusun Strategi Percepatan Pembangunan Simpul Jaringan Daerah di Regional Kalimantan.

  2. Meningkatkan kerjasama dengan PPIDS dan Mitra Pemerintah untuk peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia.

Menindaklanjuti SE Mendagri No. 503/685A/SJ Tanggal 2 Februari 2018 yang pada prinsipnya diserahkan kepada daerah agar skema berbagi pakai data KSP melalui JIGN dapat aktif dan operasional perlu segera melakukan langkah konkret untuk menunjuk OPD atau mengoptimalkan UPT yang sudah tersedia.

Sharing berita ini:

Berita Lainnya