INDUSTRI

Provinsi Kalimantan Timur sejak tahun 2009 telah menyusun kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Salah satunya alatnya adalah dengan mempercepat pembangunan kawasan-kawasan industri baru (yang sesuai dengan visi daerah) dengan terus berupaya mengembangkan kawasan-kawasan industri yang sudah ada (eksisting). Pembangunan kawasan industri baru dimaksudkan untuk mendorong pengembangan kegiatan industri di daerah sebagai pusat-pusat pertumbuhan baru. Selanjutnya, kebijakan tersebut diharapkan akan memberikan keuntungan aglomerasi yang cukup besar dan menjadi daya tarik cukup kuat bagi investor untuk menanamkan modalnya di daerah tersebut. Teori growth pole tersebut diadopsi dari Francouis Perroux (1955) dalam Syafrizal (2014), yang menyatakan bahwa pembangunan atau pertumbuhan telah terjadi secara merata di semua wilayah akan tetapi hanya terbatas pada beberapa pusat pertumbuhan tertentu dengan variabel & intensitas yang berbeda-beda. Setiap pusat pertumbuhan mempunyai intensitas kekuatan dorong keluar (push factor) dan kekuatan menarik kedalam (pull factor) yang lebih besar dibandingkan wilayah sekitarnya.

Salah satu bentuk keseriusan pemerintah daerah terhadap upaya percepatan pembangunan kawasan-kawasan industri baru adalah dengan menyediakan fasilitas sarana dan prasarana dasar di bidang infrastruktur guna peningkatan aksesibilitas. Hal ini menjadi penting karena isu utama yang menghambat pertumbuhan iklim investasi di daerah saat ini adalah karena buruknya kondisi infrastruktur. Apabila di daerah lain sebagian besar pengembangan kawasan industri umumnya diserahkan kepada pihak swasta/investor (seperti Jababeka dan Sei Mangkei), maka untuk Kalimantan Timur, penyediaan infrastruktur bersifat strategis tersebut sebagian besar disediakan oleh pemerintah daerah. Bentuknya antara lain adalah seperti : pembangunan/peningkatan infrastruktur jalan, peningkatan penyediaan sarana dan prasarana air bersih, pembangunan pelabuhan, pembangunan/pengembangan bandara udara, dan lain-lain. Sedangkan untuk kawasan industri yang sudah eksisting, pemerintah mengupayakan pengembangannya dengan cara secara melakukan promosi kepada calon investor dengan menawarkan konsep aglomerasi dan klastering sesuai dengan karakteristik dari masing-masing kawasan industri yang ada.

Terdapat 8 (delapan) jenis klaster kawasan industri di Provinsi Kalimantan Timur yang hingga saat ini terus dibangun dan dikembangkan untuk mendukung upaya percepatan transformasi ekonomi. Pendekatan klaster disini didefinisikan sebagai pemusatan industri pada bidang spesifik tertentu atau lembaga terkait yang secara lokasi berdekatan, yang dihubungkan oleh kesamaan dan kebutuhan untuk saling melengkapi. Menurut Porter (2008), pendekatan klaster merupakan kunci bagi pertumbuhan ekonomi, dengan karakteristik yaitu : (1) Pemusatan industri dalam suatu wilayah; (2) Memiliki kesamaan teknologi, keterampilan dan sistem pendanaan; (3) Memiliki ciri khas dalam keterkaitan pembeli-penyedia; dan (4) Mengembangkan keunikan yang sulit ditiru. Terobosan pembangunan kawasan-kawasan industri berdimensi kewilayahan di Kalimantan Timur juga dilakukan selaras dengan Perpres 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Adapun 8 (delapan) kawasan industri yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Kawasan Industri Kariangau – Buluminung di Kawasan Teluk Balikpapan

Kawasan Industri Kariangau (KIK) di Balikpapan dikembangkan dan diintegrasikan dengan Kawasan Industri Buluminung di Penajam, merupakan bagian dari Kawasan Strategis Provinsi (KSP) yang terletak di Kawasan Teluk Balikpapan dengan luas areal 2.721 Ha. Kawasan industri Kariangau diarahkan untuk bergerak di sektor aneka industri, seperti pengolahan batubara, minyak, gas, minyak sawit, karet, makanan, perikanan, kopi, meubel, dan lain-lain. Kegiatan industri di KIK dimaksudkan untuk memberi nilai tambah pada setiap komoditi yang dihasilkan di Provinsi Kalimantan Timur sehingga pemasaran produk primer akan beralih menjadi produk sekunder atau tersier. Kawasan Industri Kariangau memiliki posisi yang sangat strategis karena telah terintegrasi dengan terminal pelabuhan peti kemas (sebagai jalur angkut laut) dan Freeway (sebagai jalur angkut darat). Dengan letak posisi geostrategis pada ALKI II, Kawasan Industri Kariangau memiliki konektivitas untuk melayani kegiatan industri di wilayah tengah dan timur Indonesia. Pada tahun 2030, Kawasan Industri Kariangau diprediksikan akan menjadi kawasan pusat aneka industri terkemuka di wilayah Indonesia bagian timur.

2. Kawasan Industri Jasa dan Perdagangan di Kota Samarinda

Kota Samarinda sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Timur merupakan pusat simpul jaringan transportasi Provinsi Kalimantan Timur yang menghubungkan antara bagian selatan (Paser, Penajam Paser Utara, dan Balikpapan) dengan bagian tengah (Kutai Barat, Kutai Kartanegara, dan Bontang) serta bagian utara (Kutai Timur dan Berau). Berdasarkan RTRW Nasional, Kota Samarinda termasuk ke dalam Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu yang mencakup wilayah Samarinda-(Sanga-Sanga)-Muara Jawa-Balikpapan (KAPET SASAMBA) sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah timur Indonesia.Kota Samarinda akan diarahkan untuk bergerak di sektor industri layanan jasa dan perdagangan. Pada tahun 2030, Kawasan Industri Kota Samarinda diharapkan akan menjadi pusat aktivitas pemerintahan, perekonomian, hiburan dan perniagaan di Kalimantan Timur.

3. Kawasan Industri Petrokimia (Gas dan Kondensat) di Kota Bontang

Kota Bontang merupakan wilayah di Provinsi Kalimantan Timur yang diproyeksikan menjadi Industrial Estate. Sesuai dengan potensi yang dimiliki, kawasan industri Bontang diarahkan untuk bergerak di basis sektor pengolahan migas dan kondensat. Kota Bontang berkembang sebagai outlet industri seiring dengan berdirinya 2 (dua) perusahaan besar yaitu PT. Pupuk Kalimantan Timur dan PT. Badak LNG dan Co. Kota Bontang memiliki peranan penting dalam misi menyukseskan proyek MP3EI koridor kalimantan sebagai pusat produksi pengolahan hasil tambang dan energi nasional. Terkait dengan hal tersebut, saat ini tengah dilakukan proyek Pembangunan Pabrik Pupuk Kalimantan Timur V dengan nilai investasi sebesar 6,08 triliun rupiah yang nantinya akan menjadi pabrik urea dengan kapasitas produksi terbesar di Asia Tenggara yaitu 3.500 ton urea per hari dan 2.500 ton amoniak per hari.

4. Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional Maloy (KIPI Maloy) di Kabupaten Kutai Timur

Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional Maloy terletak di Kecamatan Kaliorang dan Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur dengan luas areal 5.305 Ha. Berdasarkan Inpres Nomor 1 tahun 2010 dan dokumen Masterplan Perluasan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), KIPI Maloy diarahkan untuk menjadi pusat pengolahan kelapa sawit, oleo chemical, dan industri turunannya. Berdasarkan Masterplan 2012, tahap awal pembangunan KIPI Maloy seluas areal 1.000 Ha dengan nilai investasi sebesar 3,7 trilyun rupiah. KIPI Maloy terdiri dari 6 (enam) zona industri, yaitu:

  1. Zona Industri Oleokimia Dasar,
  2. Zona Industri Berbasis Makanan,
  3. Zona Industri Biodiesel,
  4. Zona Industri Produk Perawatan,
  5. Zona Industri Produk Sampingan, dan
  6. Zona Industri Lainnya.

KIPI Maloy akan terintegrasi dengan Tanki Timbun dan Pelabuhan Internasional CPO (Crude Palm Oil) yang dioperasionalkan dengan sistem pemipaan. Selain itu, sebagai strategi untuk menambah nilai investasi, KIPI Maloy telah diusulkan untuk menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Pada tahun 2030, KIPI Maloy diproyeksikan menjadi pusat/sentra pengolahan oleo chemical berskala internasional yang mencakup industri hulu (primer) dan industri hilir (sekunder dan tersier).

5. Kawasan Strategis yang Dapat Mempercepat Pertumbuhan Kawasan Tertinggal di Perbatasan Negara

Kawasan tertinggal merupakan suatu kawasan yang tidak mampu memenuhi kebutuhan wilayahnya sesuai dengan standar taraf hidup suatu daerah. Ketidakmampuan tersebut disebabkan karena kemiskinan secara struktural dan natural dimana kemiskinan struktural terkait faktor struktur sosial sedangkan kemiskinan natural terkait faktor alam yang tidak seimbang antara rasio jumlah penduduk dengan daya dukung alam termasuk minimnya berbagai infrastruktur dasar sebagai daya dukung pembangunan daerah. Penetapan kawasan tertinggal ditentukan melalui perhitungan tingkat kemiskinan relatif antar kabupaten/kota berdasarkan kategori wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi. Wilayah yang termasuk kategori kawasan tertinggal dengan tingkat kemiskinan tertinggi dan kawasan terpencil pada dasarnya tersebar di seluruh kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Kawasan dengan sebaran wilayah tertinggal dan terpencil yang berada di perbatasan terutama berada di Kabupaten Mahakam Ulu. Kabupaten Mahakam Ulu dengan luas 1.531.500 Ha merupakan kabupaten hasil pemekaran Kutai Barat (berdasarkan UU. Nomor 2 Tahun 2013) memiliki 5 (lima) kecamatan, yaitu: Long Apari, Long Pahangai, Long Bagun, Long Hubung, dan Laham. Klaster industri kawasan perbatasan diarahkan kepada sektor perkebunan rakyat dan pertanian tanaman pangan. Pengembangan industri pertanian di kawasan perbatasan harus diiringi dengan penyelesaian kendala aksesibilitas melalui pemenuhan sarana dan prasarana infrastruktur. Pada tahun 2030, kawasan industri strategis perbatasan diharapkan sudah dapat mengembangkan kegiatan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang didukung dengan ketersediaan infrastruktur sehingga dapat mengejar ketertinggalan dari wilayah lain di Provinsi Kalimantan Timur.

Perdesaan dalam kawasan tertinggal yang merupakan fokus utama untuk dipacu pertumbuhannya melalui paradigma perencanaan yang lebih kompeten diantaranya Datah Naha, Dilang Kerohong, Lirung Ubing, Liu Mulang, Long Isun, Long Lunuk, Long Pahangai II, Long Pahangai I, Long Pakak, Long Penaneh II, Long Penaneh I, Long Penaneh III, Long Tuyuq, Naha Aru, Naha Tifab, Tiong Buu,Tiong Ohang, Repama, Pa' Upan, Long Ruangan, Buduk Kubul, Long Puak, Wa' Laya, KP. Baru, Pa' Kebuan, Wa' Jagung, Samalat,Malutok,Sipatal, Sibalu, Panas, Tatalunjuk, Sedalan, Buatan, Simantobol, Liang, Debulan, Simalumung, Likas, Sesibu, Liang. Adanya pengembangan kawasan tersebut harus diikuti dengan pembangunan infrastruktur, transportasi, komunikasi dan kelembagaan sosial yang secara alami dapat meningkatkan daya tarik investasi. Implikasinya terhadap kegiatan ekonomi masyarakat adalah hasil produksi dari pusat pertumbuhan kawasan tersebut akan dipakai oleh kegiatan ekonomi yang berada daerah sekitar (hinterland), sedangkan sisi lainnya adalah produksi hasil daerah hinterland tersebut juga dipakai untuk kegiatan ekonomi yang ada di pusat pertumbuhan. Pendekatan ini digunakan karena diyakini akan memberikan dampak positif terhadap beberapa aspek penting dalam pergerakan roda perekonomian, diantaranya peningkatan nilai tambah, produktivitas, inovasi, serta memperluas lapangan pekerjaan. Masing-masing kawasan industri memiliki potensi dan keunggulan masing-masing serta saling berkaitan. Keunggulan masing-masing kawasan industri, akan melahirkan suatu keterhubungan/ interkoneksi, yang akan berlanjut pada ketergantungan/interpendensi, sehingga akan terbentuk interelasi antar kawasan industri, antar provinsi, regional, nasional, bahkan internasional.

6. Kawasan Industri Tanaman Pangan di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Paser

Kawasan Industri Tanaman Pangan terletak di bagian selatan Provinsi Kalimantan Timur (Penajam Paser Utara-Paser) sebagai hinterland Kota Balikpapan, memiliki letak geo-strategis perlintasan jalur Trans-Kalimantan yang menghubungkan antara Provinsi Kalimantan Selatan dengan Provinsi Kalimantan Timur. Dari hasil identifikasi (Bappeda, 2012) PPU-Paser memiliki potensi lahan pengembangan pertanian seluas 6.900 Ha. Kawasan ini diarahkan untuk bergerak di sektor industri pertanian tanaman pangan serta sektor peternakan dan perikanan yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Pada tahun 2030, PPU-Paser diprediksikan akan menjadi pusat industri penghasil produk pangan di Provinsi Kalimantan Timur.

7. Kawasan Agropolitan Regional di Kabupaten Kutai Timur

Pengembangan klaster industri di Provinsi Kalimantan Timur sangat layak didukung karena merupakan program-program visibel yang akan menimbulkan multiplier efek luas bagi masyarakat. Pemerintah pusat sebagai pemrakarsa dan pelaksana tentu memerlukan dukungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Selain itu, dukungan investor untuk menanamkan investasinya dalam proyek besar pengembangan klaster industri pertanian menjadi harapan bagi pemerintah. Provinsi Kalimantan Timur telah memberikan komitmen yang jelas dalam bentuk pembangunan yang mempertimbangkan sisi lingkungan, sosial dan ekonomi berkelanjutan dalam komitmen Kalimantan Timur Green. Hal ini juga harus dilakukan pada pembangunan sektor perkebunan, termasuk perkebunan kelapa sawit. Provinsi Kalimantan Timur harus siap untuk melaksanakan model pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan memperhatikan sisi lingkungan hidup dan sosial masyarakat sehingga dalam pengalihan lahan tidak ada rekomendasi untuk lahan gambut dan tidak ada negoisasi untuk hutan primer. Melihat tantangan serius tersebut, kelanjutan pengembangan kelapa sawit dalam bingkai pembangunan berkelanjutan, semestinya bukan hanya menjadi bahasan pro dan kontra, tetapi menjadi satu keharusan. Demi terwujudnya kawasan agropolitan regional tersebut, pemerintah dan swasta sebagai pengelola harus berpikir ke depan agar keberhasilan perekonomian dapat tumbuh tanpa ada pihak yang dirugikan baik itu masyarakat maupun lingkungan.

8. Kawasan Pariwisata Pesisir dan Laut Kepulauan Derawan di Kabupaten Berau

Kawasan Pariwisata Pesisir dan laut kepulauan Derawan yang terletak di Kabupaten Berau memiliki luas areal 13.500 Ha dengan potensi wisata alam bawah laut yang menakjubkan. Gugus Kepulauan Derawan terdiri dari 4 (empat) pulau sebagai tujuan utama wisata, yaitu Pulau Derawan, Pulau Kakaban, Pulau Sangalaki, dan Pulau Maratua. Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kepulauan Derawan semakin meningkat setiap tahunnya, hingga pada tahun 2011 mencapai 1.278.500 wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Pada tahun 2030, basis sektor industri pariwisata di Kepulauan Derawan diproyeksikan akan menjadi salah satu sektor yang berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur disamping sektor jasa keuangan, industri pengolahan, dan pertanian. Kawasan yang berada dalam wilayah perairan laut Kabupaten Berau ini terletak di dalam kawasan segitiga karang dunia (coral triangle) yang diakui sebagai kawasan terumbu karang dengan tingkat keanekaragaman hayati paling tinggi di dunia. Kawasan ini merupakan rumah bagi lebih dari 75 persen dari seluruh spesies karang yang diketahui ilmu pengetahuan. Survey terakhir di perairan laut Berau menunjukan bahwa kawasan ini mempunyai lebih dari 460 spesies karang, menjadikannya sebagai kawasan dengan tingkat keanekaragaman hayati laut tertinggi ketiga di dunia, setelah kepulauan Solomon dan Raja Ampat. Studi tersebut juga mendokumentasikan lebih dari 870 spesies ikan, dari kuda laut yang kecil sampai pari manta raksasa, dan 10 spesies mamalia laut yang bermigrasi.

Kawasan laut ini dikenal sebagai tempat mencari makan dan tempat bertelur penyu laut terbesar di Asia Tenggara yang bermigrasi dari berbagai negara seperti Malaysia, Pilipina, dan Jepang. Selain itu, terdapat danau air laut di Pulau Kakaban yang merupakan danau laut terbesar di dunia dengan empat jenis ubur-ubur yang tidak menyengat. Hutan mangrove di Kabupaten Berau juga diakui sebagai hutan mangrove terbaik yang tersisa di pulau Kalimantan dengan luas 49.888 hektar. Sayangnya, potensi sumber daya laut yang begitu besar tersebut terancam oleh aktivitas manusia seperti penangkapan ikan yang merusak lingkungan (penggunaan bom dan racun sianida), trawl ilegal, penjarahan penyu dan telurnya, penambangan karang, bekarang (reef gleaning), pengrusakan mangrove, penangkapan ikan berlebih, dan pencemaran laut. Pemerintah Daerah Kabupaten Berau mengeluarkan kebijakan Peraturan Bupati No. 31/2005 tentang Kawasan Konservasi Laut (KKL) Berau seluas 1,2 juta hektar. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk melindungi keanekaragaman hayati laut dan untuk menjamin perikanan serta pariwisata yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Bupati tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Berau telah mengeluarkan Keputusan Bupati No. 351 Tahun 2006 tentang kerangka penyusunan rencana pengelolaan KKL Berau. Berdasarkan Keputusan Bupati tersebut, penyusunan rencana pengelolaan mesti mempertimbangkan aspek sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, aspek sosial ekonomi dan budaya, aspek pengelolaan dan kebijaksanaan, pembiayaan, dan kelembagaan.

Banyaknya perusahaan Industri Besar dan Sedang  di Kalimantan Timur pada tahun 2010 tercatat 110 perusahaan dengan menyerap 31.459 tenaga kerja, dengan total pengeluaran untuk tenaga kerja berkisar Rp 1,22 triliun. Dilihat dari jumlah perusahaan, pada tahun 2010 mengalami penurunan dibanding tahun 2009, namun penyerapan tenaga kerja dan nilai tambahnya meningkat sehingga pertumbuhan untuk sektor industri mengalami percepatan.

Sumber : Badan Pusat Statistik Prov. Kaltim, 2013 dan RPJMD Kaltim 2013-2018

 

Sharing berita ini:

Berita Lainnya