Berita

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi tentang Kebijakan Satu Peta Indonesia dilaksanakan di RR. Mentawai Lt.2, Hotel Ibis Tamarin, Jl.KH. Wachid Hasyim No. 77, Gondangdia, Sabang, Jakarta Pusat, Tanggal 14-15 Agustus 2014. Acara ini diselenggarakan oleh Kementerian Dalam  Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah dalam rangka mendukung Kebijakan Satu…

Selengkapnya

Kebutuhan akan adanya sistem yang mampu mengintegrasikan seluruh data dan informasi bersifat sangat mendesak. Penyediaan data yang akurat, informatif dan dapat diakses dengan mudah oleh seluruh lapisan masyarakat menjadi syarat utama dalam perencanaan pembangunan kedepan. Untuk itu, diperlukan sebuah instutusi yang ditunjuk sebagai koordinator dan penanggung jawab dalam pengelolaan…

Selengkapnya

Kontribusi Pemerintah Daerah untuk membangun Informasi Geospasial Dasar (IGD) sangat perlu dilakukan untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR). Hal tersebut dapat mendukung dalam membangun dan menata ruang serta mengupayakan nilai tambah atas sumberdaya alam yang dimiliki daerah dengan tetap menjaga…

Selengkapnya

Egoisme Sektoral Jegal One Map Policy Peta Dasar Kaltim Ditarget Januari 2015, Kini Punya Situs Geoportal Samarinda – Kaltim ditarget punya peta dasar sebagai acuan tiap sektor mulai 2015 mendatang. Langkah ini diawali peluncuran program baru Pemprov Kaltim, One Data One Map. Namun demikian, realisasi hal tersebut masih diadang egoisme…

Selengkapnya

One Data One Map merupakan implementasi dari kebijakan nasional yaitu One Map Policy. Kaltim merupakan provinsi pertama yang telah meluncurkan program one data one map. Program ini merupakan salah satu upaya untuk menyelesaian permasalahan yang dihadapi Kaltim saat ini yaitu persoalan tumpang tindih perijinan lahan. Bekerjasama dengan Badan Informasi Geospasial…

Selengkapnya

Gubernur Launching Sistem One Data One Map SAMARINDA Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak mengatakan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan yang terintegrasi dan terukur dalam mencapai kinerja pemerintahan yang baik, diperlukan dukungan data dan peta yang valid serta selalu update. “Peran data sangat penting dalam menentukan perencanaan pembangunan dan pengambil…

Selengkapnya

Sindonews.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Kementerian ESDM, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar rapat koordinasi dan supervisi di kantor gubernuran. Rapat itu membahas soal bagaimana mengatasi kerugian negara akibat usaha pertambangan di daerah-daerah di Indonesia. Dugaannya, banyak sekali Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang tidak menyetorkan…

Selengkapnya